DINAS SOSIAL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Banyak yang Belum Tahu, Ini Perbedaan PBI-JK dan Jamkesda

Admin
Jumat, 07 Agustus 2026
9 Dibaca
...

Banyak yang Belum Tahu, Ini Perbedaan PBI-JK dan Jamkesda

Kabupaten Lima Puluh Kota – Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program perlindungan sosial, khususnya terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Melalui program jaminan kesehatan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya iuran kepesertaan.

Apa Itu PBI-JK?

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) adalah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PBI-JK diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menjadi peserta PBI-JK, masyarakat tidak perlu membayar iuran bulanan karena pembiayaan kepesertaannya ditanggung oleh pemerintah.

Peserta PBI-JK dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bagaimana Cara Mengetahui Kepesertaan PBI-JK?

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan JKN melalui berbagai layanan yang tersedia, seperti aplikasi Mobile JKN, layanan BPJS Kesehatan, maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Perlu diketahui bahwa saat ini peserta JKN tidak lagi harus memiliki kartu fisik KIS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peserta dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)?

Selain PBI-JK yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki program perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Jamkesda merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan atau masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, Jamkesda dapat mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

Perbedaan PBI-JK dan Jamkesda

Secara sederhana, perbedaan PBI-JK dan Jamkesda dapat dipahami sebagai berikut:

PBI-JK

Jamkesda

Program jaminan kesehatan nasional

Program jaminan kesehatan yang didukung pemerintah daerah

Iuran dibayarkan melalui APBN

Pembiayaan melalui kebijakan pemerintah daerah (APBD)

Berlaku dalam program JKN secara nasional

Diselenggarakan sesuai kebijakan dan kemampuan daerah

Dikelola dalam sistem JKN melalui BPJS Kesehatan

Mekanisme mengikuti aturan pemerintah daerah

Bagaimana Jika Masyarakat Belum Terdaftar?

Bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dapat melakukan pengusulan melalui mekanisme yang berlaku dengan berkoordinasi bersama pemerintah nagari/desa, kecamatan, maupun Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengusulan tidak berarti otomatis langsung menjadi peserta, karena setiap program memiliki persyaratan, kriteria, serta proses verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan pemerintah.

Peran Dinas Sosial dalam Program Jaminan Kesehatan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam:

  • Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait PBI-JK dan Jamkesda.
  • Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengusulan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
  • Melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari/desa, kecamatan, serta instansi terkait.
  • Mendukung pemutakhiran data masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Pesan untuk Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mengajak masyarakat untuk memastikan data kependudukan selalu sesuai dengan kondisi terkini dan aktif mencari informasi mengenai program perlindungan sosial yang tersedia.

Dengan data yang akurat dan kerja sama seluruh pihak, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Bersama Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat

 

Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota - Mayang Citra.

share Bagikan berita
facebook Facebook
whatsapp Whatsapp
twitter Twitter

Feedback